.png)
 |
| Kantor kejaksaan Negeri Tulang Bawang |
Tulang Bawang-Peristiwa24.id Ketua DPD Macan Asia provinsi lampung pahrudin mendukung secara penuh atas upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) menggala tulang bawang, untuk menuntaskan secara utuh terkait dugaan adanya indikasi kerugian negara dalam pengelolaan program sawit rakyat yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Pahrudin mengungkapkan, bahwa adanya peningkatan status penyimpangan program replanting di tulang bawang setelah tim intelijen Kejari TUBA menemukan bukti permulaan cukup atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak Gapoktan PT. Sinar Laut Berkarya.dan pihak Dinas Pertanian di kabupaten setempat. Berdasarkan pengembangan, diketahui bahwa adanya dugaan korupsi dari program peremajaan sawit di Menggala tulang bawang tahun anggaran 2020 yang jumlahnya miliaran itu, dimana telah terjadi penyimpangan terhadap identifikasi dan verifikasi kebenaran lahan yang akan diremajakan oleh pihak Dinas Perkebunan setempat.
Pahrudin mengatakan, pihaknya masih optimis terhadap aparat penegak hukum (APH) di kabupaten tulang bawang, namun dengan catatan pihak Kejari menggala untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus Program Sawit Rakyat (PSR) tersebut. Bagaimanapun, penetapan tersangka oleh Kejari menggala perlu segera diumumkan secepatnya, agar publik tidak menyangkal terjadi persekongkolan hukum terkait dalam proses penindakan.
“Kembali kami ulang, bahwa penetapan tersangka perlu segera diumumkan, hal ini untuk menunjukkan tentang kepastian hukum, jadi dengan penetapan tersangka lebih cepat publik puas dengan kinerja kejaksaan. Kita sangat berharap, bila indikasi kerugian negara telah diketahui atas pelaksanaan program sawit rakyat yang dilakukan oleh Gapoktan PT. Sinar Laut Berkarya di menggala tulang bawang, tentunya kita akan terus mengawal kasus ini agar proses penegakan hukum benar-benar tegak dan berfungsi, kita berharap bahwa aparat penegak hukum bisa menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang,” Tutupnya.(Robinsah)