.png)
Mandailing Natal, Peristiwa24.online - Pengumuman Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Mandailing Natal menuai kontroversi dan menimbulkan kekisruhan diantara para guru honorer yang dinyatakan kalah dalam penilaian hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), sehingga Kantor Bupati Madina menjadi sasaran setiap demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa akibat Pengumuman nilai SKTT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM Madina diduga kuat penuh dengan kecurangan.
Pasca ditetapkannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Dollar Hafriyanto Siregar) sebagai tersangka atas kekisruhan PPPK 2023 Madina yang terjadi belakangan ini menandakan satu bukti bahwa penetapan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Madina bermasalah dan syarat dengan kecurangan.
Namun meskipun DHS sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, Gerson Siringo-ringo selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat-Wadah Generasi Anak Bangsa (DPD LSM-WGAB) Sumatera Utara mengatakan tidak percaya sepenuhnya bahwa Kadis Pendidikan Madina adalah pemain tunggal atas kekisruhan yang terjadi.
Gerson menduga masih ada pemain lainnya yang masih bersembunyi dibalik layar dari drama yang dimainkan selama ini terkait seleksi PPPK Madina tahun 2023.
Sehingga menurutnya (Gerson) lebih baik DHS membeberkan saja semua oknum yang terlibat didalamnya dan tidak menanggung kesalahan itu seorang diri, karena hal itu justru akan menyulitkan dirinya pada pandangan umum dimata masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
"DHS sebaiknya beberkan saja semua oknum yang terlibat dalam kisruh PPPK tersebut, Jika hal itu ia terima seorang diri bagaimana nanti tanggapan masyarakat terhadap dirinya, bisa-bisa nanti ia terpojok oleh masyarakat dan tentunya itu akan lebih menyulitkan langkahnya bila ia bebas nanti."ucap Siringo-ringo melalui telepon WhatsApp.
Dikatakan Gerson, apabila DHS mengungkap semua oknum yang masih berada dibalik layar permainan ini, maka keberadaan dirinya di mata masyarakat madina masih dapat berjalan baik karena berani mengungkap siapa dalang sebenarnya atas kekisruhan PPPK yang terjadi.
"Toh sudah ditetapkan tersangka, membela diripun sudah tidak akan bisa, lebih baik beberkan saja semua yang terlibat agar sama-sama menanggung resiko dari perbuatan yang sama-sama dilakukan, jangan menanggungnya sendiri sehingga yang lainnya nyaman - nyaman saja melanjutkan drama nya."tambah Gerson.
Sementara itu, setelah aksi demi aksi dilakukan baik dari para guru honorer dan juga Mahasiswa pun turun menyuarakan hak para guru yang merasa terdzolimi dan dicurangi, sejumlah awak media melakukan penelusuran terhadap daftar peserta yang diumumkan menjadi pemenang dalam seleksi PPPK tahun 2023 Madina ternyata, ditinjau dari daftar nama pemenang berdasarkan pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor : 810/2642/BKPSDM/2023 tertanggal 22 Desember 2023 ditemukan sejumlah pegawai honorer guru siluman lolos administrasi serta dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK tahun 2023 dengan berbagai kasus antara lain, tidak pernah sebelumnya mengajar di sekolah tapi lulus PPPK guru, dan ada juga baru hitungan bulan mengajar tau taunya diluluskan.
Hal ini tentunya menimbulkan gejolak besar dari para guru honorer yang sudah belasan tahun mengabdi namun tidak lulus berdasarkan penilaian SKTT dan otomatis muncul praduga adanya praktek rekayasa Data di Dapodik atas kerjasama yang bersangkutan dengan Dinas Pendidikan serta Kepala Sekolah dalam memanipulasi data.
Untuk itu, DPD LSM-WGAB Sumatera Utara Meminta Ditreskrimsus Polda Sumut agar mengusut tuntas dan tegas dalam mencari siapa dalang sebenarnya atas kekisruhan yang terjadi di Madina karena Gerson yakin, Dollar bukanlah Aktor Utama dalam kekisruhan PPPK itu dan menduga masih ada aktor lain diatas Dollar yang mengendalikan semua permainan dalam perekrutan Calon PPPK tahun 2023 di Madina.