.png)
Bengkalis - peristiwa24.online
Zelfbestuur ( Tugas Pembantuan) Bupati Bengkalis diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Toharudin memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis periode 31 Oktober 2023. Rapat diikuti seluruh kepala perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bertempat di Ruang Rapat Hotel Bono. Hari Senin (06/11/2023).
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Asnurial menyampaikan laporan realisasi fisik Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Oktober 2023, mencapai 76,59% (persen). Realisasi keuangan mencapai 66,83% (persen) dengan jumlah 1.936 kegiatan.
Toharudin mengapresiasi Perangkat Daerah ( Perangkat Daerah ) telah bersungguh-sungguh & bertanggungjawab melaksanakan kegiatan hingga berjalan baik dan lancar. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan.
Ada terdapat 29 perangkat daerah yang berada di zona hijau.15 perangkat daerah zona kuning. 4 perangkat daerah di zona merah.
Kepada PD yang capaian realisasi fisik maupun keuangannya belum maksimal. Supaya meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring secara terpadu antar PD terkait.
Toha menekankan,khusus untuk dana alokasi khusus. Dana yang sifatnya bantuan dan lainnya. Tetap memperhatikan aturan-aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait pada masing-masing bidang DAK ( Dana Alokasi Khusus ). Termasuk aturan perencanaan dan pelaporan untuk penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan.
Kabag Adpem Asnurial menyampaikan, progres persentase fisik dan keuangan APBD Bengkalis sampai dengan bulan Oktober 2023, gaji/tunjangan fisik 82,48 % (persen) dan keuangan 75,31% (persen).
Untuk kegiatan non gaji/tunjangan, realisasi fisik 74,77% (persen). Keuangan 63,6% (persen). Gabungan secara keseluruhan fisik 76,59% (persen). Keuangan 66,83% (persen).
Toharudin berharap, via rapat ini bisa meningkatkan pemahaman, melaksanakan kegiatan dengan baik. Meminimalisir setiap kendala yang ada sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kebijakan yang berlaku. Apa yang kita laksanakan nantinya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Sangat penting untuk menghindari sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang disebabkan karena tidak tertib dalam pelaporan penggunaan dana DAK dan bantuan lainnya,tutupnya.
Reporter : simon parlaungan
Sumber : Humas Prokopim Kab. Bengkalis